HPN-PASIFIK HALAL CENTER

Woman Wearing Hijab and Applying Makeup.jpg

NEW

HALAL

INDONESIA

APAKAH
NEW HALAL INDONESIA

MOVE ->

KONSULTAN HALAL

MOVE ->

HPN-PASIFIK HALAL CENTER

Pasifik Halal Center International telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari Kementerian Agama Indonesia berkomitmen untuk membantu para pelaku industri halal di seluruh dunia agar dapat mensosialisasikan sertifikasi halal sesuai dengan program yang telah disiapkan oleh BPJPH.

Kami telah bermitra dengan Korea untuk memberikan konsultasi profesional kepada perusahaan Korea dan Indonesia yang membutuhkan sertifikasi Halal Indonesia. Indonesia adalah negara Islam, dan produk yang tidak bersertifikat halal jarang dijual di pasar. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin menjual produk mereka di pasar Indonesia perlu mendapatkan sertifikasi halal Indonesia,

BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Nahdlatul Ulama

HPN

Himpunan Pengusaha Nahdliyin

BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

1/3

KERJA BERSAMA HPN-PASIFIK HALAL CENTER

No posts published in this language yet

Once posts are published, you’ll see them here.

TENTANG HPN-PASIFIK HALAL CENTER

NU (Nahdlatul Ulama)

adalah organisasi keagamaan Islam Indonesia didirikan oleh Hasyim Asy'ari, kepala pesantren di Jawa Timur. NU[3] memiliki anggota berkisar dari 40 juta (2013)[4] hingga lebih dari 95 juta pada Tahun (2021) yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di dunia.[5][6] NU juga merupakan badan amal yang mengelola pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit serta mengorganisir masyarakat untuk membantu peningkatan kualitas hidup umat Islam.

HPN (Himpunan Pengusaha Nahdliyin)

Singkatan : NU
Tanggal : pendirian16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926; 97 tahun lalu
Pendiri : Hasyim Asy'ari
Didirikan : diKabupaten Jombang, Jawa Timur,Hindia Belanda
Tipe : Organisasi keagamaan
Tujuan : Berlakunya ajaran Islam yang menganut pemahaman ahlussunnah wal-jama'ah bermazhab Asy'ariyah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.
Kantor pusat : Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Indonesia
Jumlah anggota : 95 juta (2021)[1]
Rais 'Aam : K.H. Miftachul Akhyar
Ketua Umum : Dr. (H.C.) K.H. Yahya Cholil Staquf
Situs web : www.nu.or.id

PEDOMAN PELAKSANAAN

(PMA No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil)

Kewajiban ber-Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil.
Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan kriteria: a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya
dan sederhana.
Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya memiliki kriteria:
a. Bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif;
b. Tidak menggunakan Bahan berbahaya; dan/atau
c. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH

Proses produksi yang dipastikan kehalalannya
dan sederhana memiliki kriteria:
a. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi
sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi
otomatis;
b. Proses produksi tidak mengalami proses iradiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, dan penggunaan teknologi hurdle; atau
c. Lokasi, tempat, dan alat PPH sesuai dengan sistem JPH.

HPN (Himpunan Pengusaha Nahdliyin)

Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) didirikan pada tanggal 14 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 Hijriah oleh 6 orang Kiai dan 9 orang pengusaha Nahdliyin (warga Nahdlatul Ulama; NU). Pendirian HPN diinisiasi dan difasilitasi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

HPN berfungsi sebagai:

wadah berhimpun bagi setiap pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar yang menyetujui asas dan prinsip perjuangan HPN;
wahana meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha serta memperkokoh dan memperluas jaringan usaha anggotanya;
sarana representasi pengusaha Nahdliyin; artikulasi dan agregasi kepentingan kewirausahaan; advokasi terhadap anggotanya dan pelaku usaha umumnya; inkubasi bagi lahirnya pengusaha baru; serta pembinaan khusus bagi pengusaha Nahdliyin dan Indonesia;

Dengan maksud mendata, menghimpun dan mengembangkan kualitas, kapasitas dan jaringan usaha Pengusaha Nahdliyin, maka HPN bertujuan: terwujudnya Pengusaha Nahdliyin yang berkarakter kuat, bermartabat, berdaya cipta, dan berdaya saing tinggi serta Beretika Bisnis Islami dalam wadah HPN yang profesional dalam rangka terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan yang berkemakmuran bagi seluruh rakyat / umat dan meningkatnya Ketahanan Nasional Indonesia di tengah percaturan ekonomi regional dan Internasional.

Proses Produk Halal

NEW HALAL INDONESIA

BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dipimpin oleh Kepala Badan.[1]
Sejak 17 Oktober 2022[2], BPJPH di bawah Kemenag bertanggung jawab dalam mengeluarkan sertifikasi kehalalan yang sebelumnya menjadi wewenenang LPPOM MUI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal[3]. Dalam undang-undang tersebut, tugas dan tanggung jawab BPJPH adalah:
Registrasi Halal
Sertifikasi Halal[4]
Verifikasi Halal
Pembinaan dan pengawasan produk halal
Menerapkan standar kehalalan suatu produk

(SK Ka BPJPH No 57 Tahun 2021 Tentang Kritika Sistem Jaminan Produk Halal)

- Anda dapat mengunduh sumber daya tentang sertifikasi halal. -

DOWNLOAD

Go to download

HALAL PROSES

INTRO

TENTANG

NEW HALAL INDONESIA

Pelajari lebih lanjut tentang sertifikasi Indonesia New Halal kami.

PROCESS

CARA PROCESS

NEW HALAL INDONESIA

Menjelaskan proses sertifikasi New Halal Indonesia.

CUNSUTING

KONSUTAN

NEW HALAL INDONESIA

Konsultan ahli kami dapat memberikan saran kepada Anda mengenai sertifikasi Halal Indonesia.

HALAL PROSES

PENDAHULUAN

PPH adalah salah satu dari 5 kriteria

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yaitu dibangun atas 5 kerangka prinsip dasar

(Arkan al Halal)

SK Ka BPJPH No 57 Tahun 2021, tentang

Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal

SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

Penjelasan PP No. 39 Tahun 2021 Pasal 65

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi halal, produk, sumber daya prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH

5 Kerangka Prinsip Dasar SJPH

PEDOMAN PELAKSANAAN

(PMA No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil)

Kewajiban ber-Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil.
Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan kriteria: a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya
dan sederhana.
Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya memiliki kriteria:
a. Bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif;
b. Tidak menggunakan Bahan berbahaya; dan/atau
c. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH
Proses produksi yang dipastikan kehalalannyadan sederhana memiliki kriteria: a. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis; b. Proses produksi tidak mengalami proses iradiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, dan penggunaan teknologi hurdle; atau c. Lokasi, tempat, dan alat PPH sesuai dengan sistem JPH.

KRITERIA SISTEM JAMAINAN PRODUK HALAL

BAHAN

Proses Produk Halal

Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Lokasi, tempat, dan alat PPH:

Wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan Bahan yang tidak halal
Wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal

Lokasi yang wajib dipisahkan hanya lokasi penyembelihan

Tempat dan alat yang wajib dipisahkan meliputi:

Penyembelihan
Pengolahan
Penyimpanan
Pengemasan
Pendistribusian
Penjualan
Penyajian

Bahan yang digunakan dalam PPH (Proses Produk Halal) terdiri atas:

bahan baku,
bahan olahan,
bahan tambahan, dan
bahan penolong.

Bahan dimaksud berasal dari:

hewan;
tumbuhan
mikroba atau;
bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi,
proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

UU 33 Tahun 2014 Pasal 17-20

PENGERTIAN UMUM

(SK Ka BPJPH No 57 Tahun 2021 Tentang Kritika Sistem Jaminan Produk Halal)

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.

ertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia
Pernyataan Pelaku Usaha adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu Produk.
Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk.

Widget Didn’t Load

Check your internet and refresh this page.

If that doesn’t work, contact us.

MEMBER HPN-PASIFIK HALAL CENTER

Tempe - Tahu Goreng_ the Signature Indonesian Veget.jpg

CHUNG-DAM CONSULTING

JAKARTA BARAT

GOOBNE CONSULTING

JAKARTA PUSAT

노아 패터슨

프로그램 기획

테스 앤더슨

아트 디렉터

No posts published in this language yet

Once posts are published, you’ll see them here.

HPN-PASIFIK HALAL CENTER

KERJA BERSAMA HPN-PASIFIK HALAL CENTER

TENTANG HPN-PASIFIK HALAL CENTER

NU (Nahdlatul Ulama)

HPN (Himpunan Pengusaha Nahdliyin)

- Anda dapat mengunduh sumber daya tentang sertifikasi halal. -

HALAL PROSES

HALAL PROSES

PENDAHULUAN

SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

MEMBER HPN-PASIFIK HALAL CENTER

Minta konsultasi